Beranda » Kebijakan Pemerintah » Peraturan Urus e-KTP Pakai Fotokopi KK, Mendagri: Sosialisasi Pekan Depan

Peraturan Urus e-KTP Pakai Fotokopi KK, Mendagri: Sosialisasi Pekan Depan

T Diposting oleh pada 19 February 2017
F Kategori
b 2 komentar
@ Dilihat 269 kali

Jakarta – Mengurus e-KTP dan akta kelahiran kini hanya dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga (KK). Mendagri Tjahjo Kumolo berharap kepala daerah sudah dapat menerima surat perubahan peraturan tersebut Senin (16/5/2016).

“Permendagrinya paling lama bisa diterima kepala daerah Senin depan kemudian kepala daerah sosialisasi seminggu,” ujar Tjahjo, Sabtu (14/5/2016).

Tjahjo mengirimkan surat kepada Gubernur, Bupati/Wali kota seluruh Indonesia segera mempercepat layanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran. Surat bernomor 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan e-KTP dan Akta Kelahiran diterbitkan pada Kamis (12/5/2016).

“Seiring dengan semakin tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan, dan penggantian e-KTP yang rusak dan tidak mengubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur yaitu cukup dengan menunjukkan fotokopi KK tanpa surat pengantar dari RT, RW dan kelurahan atau kecamatan,” kata Tjahjo, Jumat (13/5/2016).

Pertimbangan percepatan dua layanan dokumen tersebut karena cakupan perekaman e-KTP sampai saat ini hanya mencapai 86 persen dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 61,6 persen.

Tjahjo meminta para gubernur, bupati atau wali kota seluruh Indonesia agar membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan e-KTP pada saat perekaman massal dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/2016. Selain itu para gubernur, bupati/wali kota perlu menjemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mall, perusahaan-perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, dan desa/kelurahan.

“Bagi penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri, wajib melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga meminta Mendagri meminta para gubernur, bupati/wali kota agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2016 yang ditandatangani pada 24 Februari 2016 agar pembuatan akta kelahiran tidak perlu surat pengantar RT, RW dan kelurahan/desa dan hanya menunjukkan fotokopi KK.

“Pemerintah Daerah dilarang memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan lain-lain,” tegas Tjahjo.

Mendagri juga meminta para gubernur, bupati/wali kota agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di daerah, untuk melakukan jemput bola pengurusan akta kelahiran, antara lain melalui sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK dan rumah sakit/puskesmas, serta rumah persalinan.

Sumber : detik.com

2 Komentar untuk Peraturan Urus e-KTP Pakai Fotokopi KK, Mendagri: Sosialisasi Pekan Depan

Silahkan tulis komentar Anda

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

a Artikel Terkait Peraturan Urus e-KTP Pakai Fotokopi KK, Mendagri: Sosialisasi Pekan Depan

Revolusi Mental Perspektif IMF

T 17 February 2017 F A Kang Muhay

Revolusi mental rupanya mendapat perhatian lembaga internasional sekelas IMF. Beberapa waktu lalu, IMF menyoroti  revolusi mental dalam kaitannya dengan isu ekonomi. Seperti dikemukakan oleh resident representative IMF di indonesia,Ben Bingham,Indonesia memerlukan pola pikir baru yang lebih ekspansif,bukan lagi sekadar bertahan... Selengkapnya

Cara Membuat Kitas/Itas

T 28 April 2018 F A Kang Muhay

PROSEDUR PEMBUATAN KITAS/ITAS (SURAT IZIN TINGGAL SEMENTARA)   Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak... Selengkapnya

Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

T 17 February 2017 F A Kang Muhay

Sebagai warga negara yang taat pada hukum negara maka, apabila Anda ingin melakukan kegiatan usaha perdagangan, salah satu langkah awal yang harus Anda lakukan adalah mendaftarkan keberadaan kegiatan usaha Anda tersebut dan mendapatkan izin dalam menjalankan bisnis perdagangan. Izin untuk... Selengkapnya

+ SIDEBAR

Ada Pertanyaan? Silahkan hubungi customer service kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai jasa/produk kami.

Biro Jasa Resmi

Kami Biro Jasa Resmi di bawah naungan CV. Afaf Karya Utama yang beralamat di Kota Bekasi dengan legalitas usaha berbadan hukum (lengkap). Jasa pelayann kami : pendirian dan pengurusan legalitas perusahaan (PT, CV, SIUP, TDP & SKDU) serta melayani jasa pembuatan dokumen kependudukan dan lainnya.

Head Office

Jalan Baru Underpass Perum Duren Jaya Blok A No. 439 Rt.08 Rw.012 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur – Kota Bekasi

Kontak Person Customer Service :

Call Center : 021-8269-5384

SMS : 085-216-030-685
Whatsapp: 085.216.030.685
Email: muhay_consultant@afafkaryautama.com

Jenis Pelayanan

  1. Pembuatan Sertipikat Tanah
  2. Pembuatan Legalitas Usaha (CV/PT/Yayasan)
  3. Pembuatan Dokumen Kependudukan
  4. Pembuatan SIM/STNK
  5. Paspor/Visa/Kitas/Kitap
  6. Pernikahan WNA & WNI
  7. Dokumen & Surat Surat Legalitas Lainnya